A Review Of Agus Joko Pramono Wikipedia
A Review Of Agus Joko Pramono Wikipedia
Blog Article
IDI's Board is composed of 10 associates from different supreme audit establishments. Get to find out them much better within our "Fulfill the Board" series.
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
“Jadi koalisi gemuk yang dirancang Prabowo ini bukan semata akibat kombinasi presidensial dan multipartai, tapi juga faktor keberanian dan keterampilan dari presiden dan wakil presiden terpilih untuk mengelola stabilitas pemerintahan,” kata Mada.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir in shape and proper check. DPR nantinya memilih 5 orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
“Siapa lagi yang akan mengawasi pemerintah? Apakah pemerintah akan efektif kalau yang mengawasi mereka adalah orang-orang Prabowo sendiri?
Bagaimanapun, Mada Sukmajati menyebut pembagian kursi kabinet kepada partai politik akan mengancam kepentingan publik.
Company risk administration and provide chain management: The mediating position of aggressive gain and selection generating in bettering corporations efficiency
Dia pun siap melaporkan temuan ini bila memang PPATK tidak sanggup. Namun ya itu tadi, buktinya harus kuat.
Komitmen Agus dalam mengembangkan tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu modal ke depan di KPK.
Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.
This post potentially consists of original exploration. Please increase it by verifying the promises made and including inline citations. Statements consisting only of unique exploration should be taken off. (October 2019) check here (Find out how and when to get rid of this message)
Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.
menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
Gerakan ini sangat masif, karena selama masa pandemi para kader dan pengurus Demokrat secara gotong royong menyalurkan masyarakat dengan whole nilai bantuan hampir two hundred Miliar Rupiah.